Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Sugiyono.

POSKOTAKALTIMNEWS, SAMARINDA: Integritas dalam pengelolaan anggaran daerah kembali menjadi sorotan. Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Sugiyono, menegaskan bahwa pengawasan terhadap APBD harus diperkuat agar seluruh program yang dijalankan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.

Ia menilai, selama ini masih ditemukan program yang tidak tepat sasaran karena lemahnya kontrol dan kurangnya keterlibatan publik.

“Kami di legislatif tidak cukup hanya menyetujui anggaran. Kami juga bertugas mengawal agar setiap rupiah yang dikeluarkan bisa dirasakan manfaatnya secara langsung oleh rakyat,” kata Sugiyono, Rabu (7/5/25).

Menurutnya, APBD bukan sekadar alat birokrasi, tetapi amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Ia mengingatkan bahwa setiap angka dalam anggaran mengandung beban moral karena bersumber dari uang rakyat.

“Anggaran itu adalah hasil keringat masyarakat. Sudah seharusnya digunakan secara jujur dan transparan,” tuturnya.

Sugiyono juga mengungkapkan kekhawatiran terhadap masih adanya praktik penyalahgunaan anggaran di tingkat pelaksanaan. Ia menyebut pentingnya evaluasi ketat dan audit berlapis agar dana publik tidak diselewengkan oleh oknum.

Selain peran pemerintah, ia mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya program. Menurutnya, pengawasan publik akan memperkuat akuntabilitas dan menekan ruang gerak penyimpangan.

“Keterlibatan warga sangat dibutuhkan. Ketika masyarakat aktif memantau, maka potensi korupsi bisa diminimalkan,” ujarnya.

Ia menambahkan, sistem yang transparan dan efisien bukan sekadar tuntutan administratif, melainkan syarat utama membangun kepercayaan terhadap pemerintah daerah.

“Kepercayaan publik tidak dibangun dari angka-angka besar di atas kertas, tapi dari hasil nyata yang dirasakan warga. Itulah yang menjadi komitmen kami,” tutupnya.(ADV)